Pangkalpinang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Partai Politik dengan tema “Dengan Semangat Persatuan dan Kesatuan Kita Wujudkan Politik yang Demokratis dan Bermartabat”. Dengan peserta berjumlah ±75 Peserta yang terdiri dari Perwakilan Anggota Partai Politik, Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mahasiswa dan Pelajar diwilayah sekitaran Pangkalpinang. (10/12/2019)
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Rinaldy, ST., M.Si yang mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Negara Indonesia menganut Sistem Demokrasi yang artinya kedaulatan berada ditangan Rakyat. Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan mengambil kebijakan yang harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ini merupakan sebagai perwujudan kedaulatan berada ditangan Rakyat. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun eksekutif menentukan legalitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum perlu terus ditingkatkan karena merupakan salah satu indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik sehingga menumbuhkan kedewasaan dalam berpolitik perlu dilaksanakan secara terus menerus melalui kegiatan pembinaan politik bagi masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pangkalpinang Anggo Rudi yang menyampaikan materi dengan tema Hak Perempuan dalam Berpolitik, Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pudjiarti, S.T yang menyampaikan materi dengan tema Kebijakan KPU tentang Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan dari Akademisi Dosen Fisipol Pahlawan 12 Bambang Ari Sastria, S.Ip., M.Si yang menyampaikan materi dengan tema Pengembangan Demokrasi Membentuk Pemahaman Politik melalui Pendidikan Undang-Undang Bidang Politik.
