Pangkalpinang – Empat provinsi se Indonesia meraih predikat Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) kategori “baik”. Sejumlah provinsi tersebut di antaranya, Yogyakarta indeks 85,58 poin, disusul Kepulauan Bangka Belitung 83,00 poin dan Nusa Tenggara Timur 82,49 poin. Sedangkan menempati posisi selanjutnya yakni, Provinsi Sumatera Selatan dengan 80,95 poin.
Darwis Sitorus Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, selain dari empat provinsi ini, sebanyak 29 provinsi berkategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kendati demikian, jika dibandingkan tahun 2015 nilai IDI pada 15 provinsi mengalami penurunan.
“Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengalami penurunan 14,47 poin dari 85,32 pada tahun 2015 menjadi 70,85 tahun 2016. Provinsi lainnya juga mengalami penurunan cukup tajam, seperti Sumatera Barat turun 13,05 poin dari 67,46 tahun 2015 menjadi 54,41 tahun 2016,” jelasnya saat peluncuran IDI, di BPS, Senin (2/10/2017).
Penurunan dialami Sumatera Barat, jelasnya, membuat provinsi ini menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 masuk kategori “buruk”. IDI merupakan indikator komposit yang menunjukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat pencapaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi.
Sejumlah aspek demokrasi itu di antaranya, kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Menurutnya, IDI bertujuan mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi, dari indeks tersebut terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur.
“IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan dan penegakan hukum. Perkembangan IDI menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholders, tidak hanya pemerintah,” paparnya.
