Pangkalpinang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Forum Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok di Daerah yang diselenggarakan di Bangka City Hotel Jl. Aleksander No. 1, Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 (satu) hari pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2017 dengan undangan peserta berjumlah 75 (tujuh puluh lima) peserta yang terdiri dari Pejabat dan Staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perum Bulog Sub Devisi Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi Masyarakat lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pelaku Usaha Distribusi Pangan lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kesbangpol Kabupaten dan Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Perekonomian dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk satu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pokok pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Dalam pembangunan nasional peningkatan ketahanan pangan yang meliputi peningkatan produktivitas hasil pertanian selalu menjadi prioritas. Sejalan dengan itu seperti tertera dalam visi misi dan program Kabinet Kerja Pemerintah adalah pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis tertutama dilakukan melalui pemenuhan produksi domestic, melalui pendayagunaan sesesar-besarnya sumberdaya domestic dan penguatan kelembagaan. Seperti yang disampaikan oleh Bahrum A. Siregar selaku Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada pembukaan kegiatan forum koordinasi tersebut.
Kegiatan forum ini diisi oleh para narasumber dari berbagai bidang yang menguasai antara lain Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Forum Bulog Sub Divisi Regional Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kasubdit Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.
Direktur ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mengharapkan melalui kegiatan forum koordinasi ini agar semua pihak yang terlibat dapat menciptakan kerjasama dan sinergi dalam mengatasi persoalan-persoalan stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah dan terciptanya stabilitas ketertiban dan keamanan dalam negeri.
