Pangkalpinang – Sekitar 19 utusan kerukunan keluarga/paguyuban mengikuti Rapat Kerja Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Rabu (20/9/2017). Sejumlah isu publik diangkat dalam rapat yang digelar di Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.
H. M Aris Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, rapat yang dilaksanakan tiga bulan sekali ini untuk melakukan evaluasi tugas yang telah dilakukan Forum Pembauran Kebangsaan.
“Pengurus forum diharapkan dapat selalu bersinegri menciptakan kerukunan antara warga, sehingga dapat menciptakan suasana aman dan kondusif. Sementara ini kondisi di Bangka Belitung cukup aman,” kata Aris saat membuka rapat.
Lebih jauh ia mengatakan, pertemuan ini merupakan salah satu upaya menjalin komunikasi dan koordinasi untuk menciptakan kerukunan. Kehidupan pada lingkungan rukun sangat dibutuhkan, pasalnya jika lingkungan tidak rukun dapat berdampak terhadap pergerakan perekonomian.
“Kita akan sulit bekerja atau menjalankan usaha kalau kondisi lingkungan tidak rukun. Untuk itu, kita mengharapkan agar kerukunan di Bangka Belitung tetap terjaga,” harapnya.
Sementara H Husein Karim Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, terdapat beberapa isu berkembang di masyarakat. Salah satu isu tersebut mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan.
Menurutnya, keberadaan tambang inkonvesional di laut membuat nelayan merasa kesulitan menangkap ikan. Persoalan ini hendaknya dapat segera diselesaikan pemerintah, sehingga tidak berdampak negatif. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan status lahan di Bangka Belitung.
“Sementara ini masih banyak lahan di Bangka Belitung berstatus hutan lindung. Hal ini membuat sulit jika orang ingin berinvestasi. Sebab investasi membutuhkan lahan,” paparnya.
