Pangkalpinang – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bangka Belitung mendapatkan kategori baik dengan nilai 83.00 poin. Penilaian yang dilakukan tahun 2016 tersebut diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2017. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dan perlu keterlibatan semua pihak.
Tarmin Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, untuk mempertahankan poin ini lebih sulit. Agar bisa mempertahankan predikat tersebut, ke depan harus lebih fokus menyukseskan program kerja IDI. Ini menjadi tantangan berat bagi pokja IDI Bangka Belitung.
“Jangan sampai naik turun peringkat itu seperti gelombang. Jika sudah naik, hendaknya jangan sampai menurun lagi. Prestasi yang sudah didapat dijadikan modal agar ke depan lebih bersemangat,” kata Tarmin saat membuka pertemuan Pokja IDI di Sun Hotel, Pangkalpinang, Rabu (11/10/2017).
Sementara Syarif Hidayat Anggota Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia, Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, sejak tahun 2012 Bangka Belitung telah menjadi pilot project IDI. Proses panjang mulai tahun 2012 baru terlihat di tahun 2017 ini.
Trend demokrasi secara nasional, jelasnya, dapat diibaratkan mobil. Proses demokrasi berlangsung mulai tahun 1999 hingga sekarang sudah bagus. Indonesia telah melaksanakan pilpres dan pilkada menjadi gambaran demokrasi tersebut. Namun demokrasi tidak bisa berjalan baik jika masih ada yang belum baik.
“Jika ban mobil kempes, walaupun body bagus, merek bagus namun mobil tersebut tidak bisa berjalan mulus. Ban kempes itu diibaratkan masih adanya demontrasi dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Bangka Belitung. Ini dikarenakan demokrasi harus dilakukan semua pihak,” jelasnya.
Demokrasi selama 19 tahun memang terus membaik. Ia menambahkan, kendati demokrasi semakin membaik, namun yang menikmati hasil dari demokrasi itu hanya para elit saja. Sementara masyarakat hanya memiliki kedaulatan. Masyarakat hanya berada di tataran bawah.
“Hal ini membuat kekesalan masyarakat. Zaman sudah demokrasi, namun masih banyak masyarakat mengeluh. Kita harus menjaga agar demokrasi terus berjalan, jangan sampai terulang seperti masa orde baru. Walaupun kita sadari banyak kebaikan di masa itu,” ungkapnya.
