Pangkalpinang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang dilaksanakan di Hotel Bangka City Pangkalpinang dengan peserta berjumlah kurang lebih 30 Peserta dengan tujuan koordinasi dan sinkronisasi program kerja PPWK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PPWK Kabupaten/Kota.(16/09/2020)
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ir. H. Syahrudin, M.Si yang dalam kegiatan ini mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kegiatan ini beliau menyampaikan sampai dengan saat ini didaerah kita masih ada yang terpapar Virus Covid 19 oleh karena itu janganlah kita lalai dalam menjaga diri kita dan keluarga serta tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktifitas. Beliau juga menyampaikan kegiatan PPWK sangat penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang tentang diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang.
Drs. H. Tarmin, M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memimpin rapat menyampaikan bahwa kegiatan PPWK ini sangat strategis dan urgensi, sebagaimana kita ketahui empat konsesus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika masih tetap menjadi konsesus bangsa yang dimiliki bangsa kita hingga saat ini. Oleh karena itu pentingnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 4 konsesus ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PPWK diberbagai daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi antar peserta rapat dan menghasilkan rekomendasi antara lain :
1. Wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
2. Pemerintah Provinsi untuk dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait peningkatan pemahaman Pancasila khususnya berkoordinasi dengan instansi yang berwenang yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
3. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bela negara sejak dini guna menanamkan rasa cinta tanah air.
4. Penguatan pemahaman wawasan kebangsaan sejak usia dini hingga pendidikan tinggi dan masyarakat umum dengan pola yang lebih menarik dan interaktif serta mengikuti perkembangan kemajuan dibidang informasi dan teknologi.
5. Perlunya sinkronisasi program dan kegiatan dibidang pendidikan wawasan kebangsaan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
