Pangkalpinang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dalam Rangka Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan di Sun Hotel Pangkalpinang. (16/09/2019)
Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta ± 40 peserta/perwakilan yang terdiri dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejati Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Danrem 045 Garuda Jaya, Danlanal Kepulauan Bangka Belitung, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Media Massa dan Anggota Pokja IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Prov. Kep. Babel (Bpk. Toni Batubara). Beliau menyampaikan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dalam Rangka Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Kep. Babel tahun 2018. Yang mana kita semua tahu pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dilakukan oleh Bappenas sejak tahun 2009 bertujuan mengambarkan perkembangan demokrasi politik pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. ada 3 aspek yang dilihat dalam IDI yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga-Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek tersebut dielaborasi menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Aspek kebebasan sipil dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari deskriminasi. Pada aspek hak-hak politik variabel yang dilihat adalah hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sedangka aspek kelembagaan demokrasi variabelnya adalah Pemilu yang bebas dan jurdil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi dan Pemerintah Daerah serta peran peradilan yang independen. Beliau juga menyampaikan hasil rilis IDI tanggal 1 agustus 2019 dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kep. Babel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Kep. Babel tahun 2018 mencapai angka 73,43 yang mengalami penurunan dari hasil IDI 2017 sebesar 6,68 poin, yang mana peringkat IDI Babel menurun drastis dari peringkat 4 menjadi peringkat 19 nasional. terdapat 9 indikator yang nilainya di bawah 60 point. dengan hasil ini IDI Babel berada pada katagori “Sedang” (60-80) bersama dengan 27 Provinsi lainnya di indonesia. Sementara peringkat teratas diduduki oleh DKI Jakarta dengan nilai 85,08. Untuk itu komitmen kita semua para stakeholder terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kalangan akademisi, pekera media, aktivis LSM dan lainnya yang tergabung dalam suatu kelompok kerja (Pokja). Hasil IDI ini bukanlah sekedar angka-angka tanpa makna dan hanya sebatas dokumen namun merupakan alat yang dapat digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan politik di tingkat nasional dan provinsi secara nasional.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Narasumber sesi pertama oleh Bpk. Harjo teguh Ilmiana, S.Si., M.M (BPS Prov. Kep. Babel) yang judul materi paparan “Hasil dan tindak lanjut IDI Prov. Kep. Babel 2018. beliau mengatakan komponen penghitungan IDI meliputi 3 aspek, 11 varibel dan 28 indikator. Aspek meliputi : Kebabasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi sedangkan variabel meliputi : Kebabasan berkumpul dan berserikat, Kebebasan Berpendapat, Berkeyakinan, kebebasan dari deskriminasi, Hak memilih dan dipilih, partisipasi politik pemilu yang bebas dan adil peran DPRD, peran Parpol dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Dilanjutkan paparan kedua dari Peneliti pada Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bpk. Syarif Hidayat yang menyampaikan materi paparan berjudul “Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Capaian dan Tantangan untuk Penguatan Demokrasi di Daerah. Beliau mengatakan tujuan penting IDI untuk penguatan Demokrasi di Daerah meliputi yakni Sbb:
- Menganalisis kelemahan dan kekuatan praktik-praktik demokrasi di indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan nilai-nilai demokrasi
- Menformulasikan indeks demokrasi yang lebih sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an
- Memformulasikan Program dan kegiatan untuk penguatan demokrasi di daerah.
Lingkup Kerja Pokja IDI Provinsi meliputi :
- Terlibat aktiff dlm upaya diseminasi IDI di tingkat Provinsi
- Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi
- Memberi masukan strategi pemanfaatan IDI
- Melakukan quality assurance dalam pengumpulan data
- Terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan.
Diakhir kegiatan dilanjutkan dengan perumusan Rekomendasi terkait Penguatan IDI Babel dari 9 (sembilan) indikator yang berkategori buruk dari hasil IDI Babel tahun 2018 yakni Sebagai berikut :
- Melaksanakan pendidikan politik melalui Forum Komunikasi multi stakeholder (indikator 1, 4, 15, 17)
- Penguatan Lembaga demokrasi melalui audiensi, sosialisasi, dan advokat dengan DPRD, KPU, Bawaslu, Parpol dan Bakuda (indikator 21, 25, 26)
- Peningkatan kualitas kaderisasi Parpol melalui optimalisasi dana bantuan Parpol politik (Indikator 15, 24)
- Peningkatan independensi lembaga peradilan melalui rakor dengan Kejaksaan, Kepolisian, Media massa (indikator 27, 28)
