Pangkalpinang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dalam rangka Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti ± 35 Peserta yang terdiri dari anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan anggota Kelompok Kerja IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan di Hotel Bangka City Pangkalpinang. (04/12/2019)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel (Drs. H. Tarmin, M.Si) yang menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dalam Rangka Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018. Kita tahu pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dilakukan oleh Bappenas sejak tahun 2009 bertujuan mengambarkan perkembangan demokrasi politik pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. ada 3 aspek yang dilihat dalam IDI yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga-Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek tersebut dielaborasi menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Aspek kebebasan sipil dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari deskriminasi. Pada aspek hak-hak politik variabel yang dilihat adalah hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sedangka aspek kelembagaan demokrasi variabelnya adalah Pemilu yang bebas dan jurdil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi dan Pemerintah Daerah serta peran peradilan yang independen. Beliau juga menyampaikan hasil rilis IDI tanggal 1 agustus 2019 dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kep. Babel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Kep. Babel tahun 2018 mencapai angka 73,43 yang mengalami penurunan dari hasil IDI 2017 sebesar 6,68 poin, yang mana peringkat IDI Babel menurun drastis dari peringkat 4 menjadi peringkat 19 nasional.  terdapat 9 indikator yang nilainya di bawah 60 point. dengan hasil ini IDI Babel berada pada katagori “Sedang” (60-80) bersama dengan 27 Provinsi lainnya di indonesia. Pada 2018 terdapat 9 indikator yang nilai dibawah 60 poin (bernilai buruk), diantaranya:

1. Kekerasan oleh aparat apparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul, berserikat meningkat. Nilai 100 poin pada 2017 menurun menjadi 27 poin pada 2018.
2. Perda inisiatif DPRD terhadap total Perda dari nilai 94,74 menurun menjadi 40 poin pada 2018
3. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif nilai 100 menurun menjadi 53,57 poin pada 2018
4. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah menuru dari 100 menjadi 58,12 poin pada 2018.
5. Upaya penyedian informasi APBD oleh Pemda semakin mengecil dari 41,66 menurun menjadi 8,33 poin pada 2018.

Kegiatan dilanjutkan dengan  paparan dari Narasumber sesi pertama Harjo Teguh Ilmiana, S.Si., M.M (BPS Prov. Kep. Babel) yang judul materi paparan “Hasil dan tindak lanjut IDI Prov. Kep. Babel 2018. Beliau menyampaikan komponen penghitungan IDI meliputi 3 aspek, 11 varibel dan 28 indikator. Aspek meliputi : Kebabasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi sedangkan variabel meliputi : Kebabasan berkumpul dan berserikat, Kebebasan Berpendapat, Berkeyakinan, kebebasan dari deskriminasi, Hak memilih dan dipilih, partisipasi politik pemilu yang bebas dan adil peran DPRD, peran Parpol dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

Narasumber disesi kedua dilanjutkan dengan paparan dari Peneliti pada Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. DR. Syarif Hidayat yang menyampaikan materi paparan berjudul “Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Capaian dan Tantangan untuk Penguatan Demokrasi di Daerah. Beliau mengatakan tujuan penting IDI untuk penguatan Demokrasi di Daerah meliputi yakni Sbb:

1. Menganalisis kelemahan dan kekuatan praktik-praktik demokrasi di indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan nilai-nilai demokrasi
2. Menformulasikan indeks demokrasi yang lebih sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an
3. Memformulasikan Program dan kegiatan untuk penguatan demokrasi di daerah.

Lingkup Kerja Pokja IDI Provinsi meliputi :

1. Terlibat aktif dlm upaya diseminasi IDI di tingkat Provinsi
2. Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi
3. Memberi masukan strategi pemanfaatan IDI
4. Melakukan quality assurance dalam pengumpulan data

Terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan.