Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Badan  mengoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja badan;
2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan  keuangan Badan;
6. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan  disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
7. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta  pengelolaan perpustakaan dan kearsipan badan;
8. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta UPTB;
9. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup Badan;
10. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup  Badan;
11. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
12. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang  Kesatuan bangsa dan Politik;
13. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB;
14. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
15. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
16. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.